METRO – Suasana ruang OR DPRD Kota Metro mendadak tegang saat anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra, Sudarsono, menggebrak meja dalam Konferensi Pers bersama wartawan, Rabu (06/05/2026).
Insiden itu terjadi usai Sudarsono yang juga menjabat Ketua DPC Gerindra Kota Metro menggelar konferensi pers.
Dalam forum tersebut, ia melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota Metro sekaligus mendorong langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia secara terbuka mendesak Pemkot Metro melakukan swastanisasi di sejumlah sektor, mulai dari pengelolaan BLUD di RSUD Ahmad Yani Metro, sistem perparkiran, hingga penanganan sampah yang dinilai belum optimal.
“Banyak kebocoran PAD, khususnya dari parkir. Kalau ini dikelola profesional melalui swasta, potensi pendapatan bisa jauh lebih besar,” tegasnya.
Namun, tensi meningkat ketika Sudarsono menyinggung persoalan politik yang ia anggap sebagai bentuk pengabaian terhadap partainya.
Ia mengaku tersinggung lantaran Bambang Iman Santoso tidak mengundang Partai Gerindra dalam sebuah agenda penting yang disebut dihadiri hampir seluruh ketua partai politik.
“Ini mungkin terlihat kecil, tapi bagi saya ini soal penghormatan. Apa Gerindra dianggap LSM atau KUD? Kami ini partai politik,” ujarnya dengan nada tinggi.
Ia mengaku mendapat informasi bahwa undangan tersebut berkaitan dengan dinamika politik menjelang agenda penting DPRD, termasuk isu interpelasi. Namun, menurutnya, hanya Gerindra yang tidak dilibatkan.
“Saya dengar semua ketua partai diundang, kecuali Gerindra. Ini ada apa?” katanya mempertanyakan.
Tak berhenti di situ, Sudarsono juga menegaskan bahwa posisi Gerindra tetap kuat secara nasional dan tidak akan goyah oleh tekanan politik di daerah.
“Saya tidak minta apa-apa, tidak mengemis. Tapi jangan abaikan kami. Dibilang macam-macam, dibully, saya tidak masalah. Tapi kami tetap eksis,” tegasnya.
Dalam pernyataan yang mengejutkan, ia bahkan mengancam akan mengembalikan seluruh fasilitas yang melekat pada jabatannya sebagai anggota DPRD.
“Semua fasilitas DPRD yang saya terima akan saya kembalikan ke negara. Baju dinas saya kembalikan. Kalau kunjungan kerja, saya pakai uang pribadi. Semua saya kembalikan,” ucapnya dengan nada kesal.
Pernyataan keras Sudarsono ini diperkirakan akan memicu respons politik lanjutan, baik dari pihak eksekutif maupun internal DPRD.
Di tengah dorongan swastanisasi dan isu kebocoran PAD, konflik komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif kini mulai mencuat ke ruang publik. (Rusia).
