Bandar Lampung – Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyoroti pengungkapan kasus penyelewengan pupuk subsidi yang dilakukan Polda Lampung. Kasus tersebut dinilai menjadi peringatan serius agar distribusi pupuk subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak kembali disalahgunakan.
Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, mengatakan pengungkapan tersebut membuktikan masih adanya celah dalam sistem pengawasan pupuk subsidi, khususnya terkait penerima yang tidak berhak.
“Dengan kejadian ini, berarti ke depan pengawasannya harus lebih diketatkan. Orang-orang yang berhak menerima pupuk subsidi harus benar-benar diidentifikasi secara jelas,” kata Mikdar, Kamis (8/1/2025).
Ia menegaskan, pupuk subsidi semestinya disalurkan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok tani. Jika terjadi kelebihan stok, hal tersebut justru membuka peluang terjadinya penyelewengan.
