Bandar Lampung — Akademisi Universitas Lampung, Vincencius Soma Ferrer, menilai polemik penjualan fasilitas umum (fasum) Griya Sukarame bukan sekadar persoalan administrasi atau konflik warga, melainkan mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam menjamin hak warga atas ruang publik.
Menurut Vincencius, meskipun secara faktual fasum tersebut masih berada dalam penguasaan pengembang, namun apabila telah memenuhi ketentuan perumahan dan kawasan permukiman termasuk persentase lahan maka fasum wajib diserahkan kepada pemerintah daerah setelah persyaratan administratif dipenuhi.
“Ini bukan sekadar kegagalan teknis, tetapi kegagalan pemerintah dalam menjamin hak atas ruang publik dan keadilan akses pembangunan,” kata Vincencius Saat di konfirmasi melalui WhatsApp. Slasa (3/2/2026).
Ia menilai pembiaran fasum tanpa kejelasan status membuka ruang penyimpangan, baik dalam bentuk penjualan maupun alih fungsi, yang pada akhirnya merugikan warga perumahan.
“Ketika fasum yang seharusnya diserahkan justru dibiarkan menggantung, pemerintah membuka celah penyalahgunaan,” tegasnya.
Vincencius menekankan fasum bukan fasilitas ekonomi, melainkan aset kesejahteraan bersama. Praktik penjualan dan pengalihfungsian menurutnya, tidak hanya merusak ruang publik, tetapi juga melemahkan legitimasi pemerintah sebagai pengelola kepentingan umum.
Ia menegaskan pemerintah daerah seharusnya aktif menertibkan fasum di kawasan perumahan, bukan sekadar menunggu serah terima formal.
“Ini bukan soal siapa yang menjual atau membeli, tapi bagaimana negara hadir menjamin kelayakan fasilitas umum warganya,” pungkasnya. (Msr)
