KUBAR – Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat kunjungan kerja di Kampung Belempung Ulaq, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Rabu (14/5/2025).
Dalam pertemuan dengan warga, sejumlah isu strategis daerah akan diperjuangkan Edi ke tingkat pusat.
“Ini momen yang diberikan masyarakat sebagai PR tugas bagi saya, terutama terkait infrastruktur di Kubar. Salah satu yang menjadi sorotan adalah status jalan, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten yang perlu segera diperbaiki,” ujar Edi saat diwawancarai Haluan Indonesia.
Menurutnya, perbaikan infrastruktur jalan memerlukan intervensi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) karena kondisi jalan yang rusak telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa solusi yang memadai.
Selain infrastruktur, sektor pertanian juga menjadi perhatian. Sejumlah kelompok tani mengajukan permintaan bantuan alat pertanian seperti hand tractor untuk menunjang produktivitas.
Isu lain yang turut dibawa masyarakat adalah terkait status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer, yang diharapkan dapat memperoleh dukungan dalam proses pengangkatan dan penyetaraan.
Hal yang tak kalah penting, lanjut Edi, adalah penyelesaian masalah sertifikat ganda yang kerap menimbulkan konflik agraria. Ia mengungkapkan akan membawa hal ini dalam sidang pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) bersama mitra kerjanya di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 19 Mei mendatang.
Politikus dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil kaltim, Edi juga menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin. Untuk mendukung visi misi dan program-program strategis janji politiknya.
“Kehadiran saya di Kubar disambut beliau dengan baik. Kami siap bersinergi dalam membangun Kubar, sesuai kapasitas masing-masing, baik dari sisi pemerintah daerah maupun dari DPR-RI,” ungkapnya.
“Tahun 2025 akan menjadi fase perjuangan untuk menginput program-program prioritas, agar dapat diketok pada akhir tahun dan terealisasi di tahun anggaran 2026,” pungkasnya.
(RICARD)
